Ajukan Litmas Perubahan Pidana WBP WNA Lapas Permisan, PK Bapas Gali Informasi

NUSAKAMBANGAN - Seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menjalani proses Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dalam rangka untuk mengajukan perubahan pidana pada Selasa (16/05).

Litmas tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada warga binaan yang bersangkutan untuk menggali berbagai macam informasi yang relevan untuk pengajuan perubahan pidana.

Baca juga: Peredaran Togel Di Despot Riam Durian Kec Kotawaringin Lama, Marak dan Meresahkan

Kegiatan wawancara dilakukan oleh Kuwadi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Nusakambangan. Nampak kegiatan wawancara tersebut berlangsung dengan lancar dan aman.

Warga binaan yang mengikuti kegiatan Litmas ini adalah seorang Warga Negara Taiwan yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi selama kegiatan berlangsung proses wawancara ini dibantu oleh seorang penerjemah yang juga merupakan seorang warga binaan Lapas Permisan.

Baca juga: Polda Jateng Ungkap Pemalsuan Minyak Goreng dan Penyalahgunaan Gas LPG

Kuwadi terus menggali informasi dan melakukan asesmen kepada klien dengan cermat dan teliti. Sebagai seorang PK Ia sudah memiliki bekal ilmu dan keterampilan untuk melakukan tugasnya sebagai seorang Pembimbing Kemasyarakatan.

"Informasi yang kami terima pada hari ini selanjutnya akan kami olah untuk penyusunan Litmas, " ungkapnya.

Baca juga: Ketua Umum DPP AJMII Ajak Awak Media Kawal Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Tiga Wartawan di Bandung Barat

Kasubsi Bimkemaswat Lapas Permisan Candra Putra Perwira menyatakan bahwa Lapas Permisan selalu mendukung berbagai macam kegiatan untuk penyusunan Litmas tersebut. Ia menambahkan bahwa segala macam proses dalam pengajuan perubahan pidana ini tidak dipungut biaya.

"Segala macam bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lapas Permisan sama sekali tidak dipungut biaya, termasuk dalam proses pengajuan perubahan pidana, " tegasnya.

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir